Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka. (Foto: Sofyan/sf)

Sejumlah petani di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan sejumlah permasalahan kepada Komisi IV DPR RI. Permasalahan yang dihadapi di antaranya kelangkaan pupuk bersubsidi, anjloknya harga gabah saat panen, hingga minimnya distribusi air irigasi. Khusus terkait Kartu Tani yang seharusnya memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai belum terkoneksinya sistem data yang dibangun pemerintah dengan petani dan kios pupuk.

“Maksud saya begini, kan orang (petani) pegang Kartu Tani, begitu pegang kartu kan kayak di swalayan. Berarti kartu berlangganan, otomatis data digitalnya (seharusnya) ada donk. Ini kan ketika pegang Kartu Tani, data digitalnya nggak ada. Pertanyaannya kartunya dapat dari mana?” kata Dedi usai memimpin pertemuan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan Bupati Indramayu beserta jajaran, Dirjen Sarana dan Prasarana (PSP) Kementerian Pertanian, Direksi Pupuk Indonesia, perwakilan Himbara dan petani di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu juga mengkiritisi pendataan di sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang masih manual. Pasalnya untuk mengakses nama salah satu petani, harus dicari satu per satu. Menurut Dedi sistem ini akan menyulitkan petugas dan memberatkan petani. Belum lagi Kartu Tani juga kerap harus diperbarui. Hal ini dinilai merepotkan petani, khususnya dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Komisi IV DPR RI pun menawarkan tiga opsi kepada petani. “(Salah satu opsi) Cabut subsidi pupuk, pemerintah beli gabah dengan disubsidi,” tandas Dedi menjawab opsi yang diinginkan petani.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menilai RDKK tidak mencerminkan kebutuhan petani, karena pemerintah tidak menyediakan secara menyeluruh pupuk subsidi yang dibutuhkan petani, sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Selain itu, kelompok petani juga tidak menyadari bahwa syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi bagi petani adalah bagi mereka yang memiliki luas lahan 2 hektar ke bawah. Menurutnya inilah yang tidak terkomunikasi dengan baik.

“Kita mencari altenatif, ada tiga (opsi) yang kita coba lempar ke petani. Pertama, apakah subsidi tetap seperti ini (petani diberikan subsidi pupuk). Ada persoalan, utamanya penyaluran pupuk di kios-kios. Kedua, kita tawarkan pupuk tidak kita subsidi, tapi harga gabah yang dijamin pemerintah. Petani cenderung ke situ, subsidi dicabut, tapi harga saat panen tetap standar. Ketiga, pupuk tidak lagi disubsidi, tetapi subsidinya langsung ke petani. Ini juga belum diterima, belum dipahami. Lebih cenderung ada jaminan harga saat panen,” papar Suhardi.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, permasalahan anjloknya harga gabah saat panen itu kerap dirasakan oleh petani-petani di Pulau Jawa. Menurutnya hal itu terjadi karena adanya hukum ekonomi. Saat stok gabah melimpah, harga menjadi turun. “Dengan demikian Panja Pupuk ini melakukan kajian terhadap tiga alternatif ini, mana yang lebih tepat untuk kota implementasikan kepada petani nantinya. Tapi yang jelas, RDKK sudah kita pahami kelemahannya, kemudian juga penyaluran pupuk bersubsidi selama ini kita sadari ada kelemahan. Solusi itu kita rumuskan dan kita sampaikan kepada pemerintah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Indramayu Nina Agustina dalam sambutannya mengatakan, sektor pertanian menjadi unggulan Indramayu dengan produksi padi setiap tahun tidak kurang dari 1,7 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) dan Indramayu mendapat predikat sebagai produksi padi tertinggi tingkat nasional pada tahun 2019. Sejumlah tantangan yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi segala permasalahan di sektor pertanian di Indramayu seperti pupuk bersubsidi dan kartu tani.

Terkait perkembangan Kartu Tani di Indramayu, Bupati Nina menjelaskan, data Bulan Juni 2021 dari jumlah petani sebanyak 140.767 NIK telah tercetak kartu tani sebanyak 132.345 kartu, adapun sudah didistribusikan sebanyak 90.911 kartu dan sisanya yang belum terdistribusikan sebanyak 41.434 kartu. “Tentunya kita semua berharap segala target yang telah ditentukan dapat tercapai demi semakin meningkatnya produksi padi di Kabupaten Indramayu,” harap Bupati Nina.

Saat sesi dialog, Husen, petani asal Desa Wanasari, Indramayu mengaku kesulitan dalam membeli pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang ternyata datanya kosong, dan disebutkan di salah satu kios pupuk bahwa setiap pengambilan pupuk bersubsidi wajib masuk data RDKK. “Saya mempunyai kartu tani, tapi ketika saya ingin membeli pupuk subsidi pada saat penggesekan kartu, dibilangnya tidak ada isinya. Lambatnya penyaluran pupuk sehingga membuat fase pemupukan lahan sawah saya ikut terlambat,” jelasnya. (sf)